REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan Pemerintah Kabupaten Garut tak mengeluarkan izin untuk kehadiran perusahaan aplikasi Gojek di Kabupaten Garut. Bupati berdalih ingin melindungi para pengusaha transportasi lokal seperti ojek, delman, becak, dan angkutan kota (angkot).
"Tentu sementara ini pemerintah meminta kepada Gojek perwakilan Jakarta untuk tidak ada konflik horizontal, dan supaya diketahui dan disetujui oleh semua pihak," katanya usai melakukan pertemuan tertutup bersama pihak Gojek, kemarin (31/7).
Walau begitu, ia mengakui sulit membendung kemajuan teknologi termasuk perusahaan aplikasi seperti Gojek. Hanya saja, ia khawatir kehadirn Gojek justru memperkeruh situasi. Apalagi, massa ojek dan angkot sempat mengadakan unjuk rasa penolakan Gojek.
"Dengan mempertimbangkan aspek itu, kami (Pemerintah Daerah) belum bisa memberikan izin kepada Gojek di Kabupaten Garut, meskipun dengan benefit yang sangat menggiurkan," ucapnya.
Di sisi lain, perwakilan Gojek menjabat Public Affairs Senior Advisor, Aziz Hasibuana mengungkapkan, pihaknya datang ke Garut dengan membawa niat baik. Ia mengingatkan bahwa Gojek bukan sebagai perusahaan transportasi, melainkan perusahaan teknologi berbasis aplikasi. "Misi sosial selalu di jantung kami, jadi kalau tidak ada. Maka itu lah yang kami lakukan disetiap daerah," ujarnya.
Ia menilai dengan kehadiran Gojek maka kesejahteraan sosial bagi pihak sektor informal akan tercipta. Ia pun mengklaim sudah banyak permintaan masyarakat Garut untuk menghadirkan Gojek. "Ada potensi buat kami untuk mendukung sektor informal yang ada di Garut," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika