REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Audiensi perusahaan ojek berbasis aplikasi, Gojek, ke kantor Bupati Garut hari ini tidak membuahkan hasil. Gojek belum mampu meluluhkan keputusan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar bisa mengeluarkan perizinan dan operasional.
Izin Gojek hingga kini belum terbit di kota berjuluk Swiss van Java tersebut. Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan kedatangan perwakilan pengurus perusahaan Gojek pusat tidak serta-merta membuat izin operasional mereka dikeluarkan.
"Belum-lah, kami terima, kami dengar saja, kami tidak ingin mendengar satu sisi," kata dia, Senin (31/7).
Meski begitu, dia tak menampik aplikasi Gojek bisa memberikan kemudahan pelayanan transportasi bagi masyarakat. Hanya saja, kata dia, perlu dipertimbangkan soal dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan kehadiran Gojek. "Kami masih punya becak, delman bagaimana, nanti (keputusan izin dikeluarka atau tidak) setelah diskusi akan disampaikan," ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Garut, Zat-zat Munajat, menyebut hingga kini lembaganya masih mengkaji pengajuan izin dan rencana operasional Gojek di wilayah Garut. "Belum (izinnya belum keluar), tidak semudah itu, kami harus hati-hati, nanti kami akan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya misalnya organda, dishub dan lainnya, itu kan akan kita jadikan rujukan," ujarnya.
Dia meyakini rencana pengoperasian Gojek di Garut sulit terwujud dalam waktu dekat. Terlebih, hingga saat ini aturan teknis Gojek di daerah belum ada dari pemerintah pusat. "Harus ada kajian dulu, misal ada penambahan trayek mesti ada kajian sosial ekonomi, harus ada komunikasi lebih lanjut," kata Zat-zat.
Sekretaris Organda Garut, Yudi Nurcahyadi, mengancam akan melakukan aksi susulan yang lebih besar dengan melibatkan semua pelaku transportasi di Garut apabila Gojek tetap menarik penumpang. "Kami akan melaksanakan aksi gabungan dengan massa lebih besar ada tukang becak, delman, dan ojek pangkalan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 18 Juli lalu ratusan pengendara angkutan kota dari 10 jurusan di Kabupaten Garut melakukan aksi mogok menarik penumpang. Bahkan mereka melakukan sweeping sebagai bentuk penolakan ke kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Garut yang sehari sebelumnya digunakan sebagai tempat rekrutmen calon pengemudi ojek daring tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika