REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Sholahudin Wahid atau yang akrab disapa dengan nama Gus Sholah mengatakan, korupsi adalah kejahatan teroganisir sama seperti narkoba dan terorisme. Hal tersebut ia sampaikan saat menerima kedatangan Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Agus Rahardjo saat berkunjung ke pondok pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, Sabtu (29/7).
"Korupsi adalah kejahatan terorganisir sama seperti narkoba dan terorisme. Seluruh dunia menghadapinya, organisasi demikian memelihara pejabat dan aparat penegak hukum untuk melestarikan kegiatan mreka, termasuk lintas negara internasional," ujar Gus Sholah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, Sabtu (29/7).
Menurut Gus Sholah Indonesia sangat tertinggal dalam menangani korupsi. "Indonesia, termasuk terbelakang menghadapinya. Salah satunya lewat sistem hukum yang lemah. Perlawanannya belum didukung semua pihak," ucapnya.
KPK, sambung Gus Sholah, merupakan anak kandung reformasi. "Saat ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memang sudah membaik, namun beberapa tahun tertahan dan melambat. Rezim dan negara banyak yang runtuh karena korupsi dan salah urus sehingga kerusakannya parah seperti kehancuran ekosistem dan ragam hayati karena eksplorasi dari zaman orba sudah sangat parah. Bahkan, 40 persen usaha tambang tidak punya NPWP," tuturnya.
Sehingga, KPK dalam posisi strategis harus selalu bisa menjadi lembaga yang tetap dipercaya rakyat dibanding lembaga lain. "KPK terbaik berbanding DPR yang terburuk. KPK juga harus mau menerima apabila mendapat kritik dan kesalahan yang ada untuk maju ke depan," ucapnya.
Ia pun berharap kerjasama semua pihak termasuk lintas agama dapat mengantisipasi potensi perpecahan karena isu SARA. Karena, Indonesia dalam sejarah merupakan gabungan dari berbagai macam agama, suku bangsa dan etnis.
"Oleh karenanya harus dimaksimalkan untuk memajukan bangsa dalam memecahkan masalah, bukan untuk saling membenturkan. Ibaratnya, bersama mencari obat bersama dan diminum bersama," kata Gus Sholah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika