REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura Benny Rhamdani partai pendukung pemerintah Joko Widodo saat ini masih fokus pada kerja. Ia melontarkan pernyataan itu menyusul wacana partai oposisi akan menggalang koalisi.
"Menjawab keinginan masyarakat dengan hanya kerja, kerja, kerja, termasuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di 10 tahun pemerintahan SBY," kata dia kepada wartawan di ruang Fraksi Hanura, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (28/7).
Jadi, dia mengatakan, jika SBY banyak mengkritik pemerintah maka Jokowi justru pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini bekerja menyelesaikan pekerjaan yang tidak selesai di era SBY 10 tahun lalu.
Pada kesempatan itu, ia juga menyatakan, Hanura tidak terlalu khawatir adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (27/7) malam. Pertemuan kedua tokoh politik itu merupakan hal yang wajar. "Hanura tidak khawatir. Biasa aja," kata dia.
Benny menilai sebagai tokoh politik pertemuan semacam itu adalah hal biasa. Ia mengatakan Hanura pun tidak terlalu ambil pusing dengan pertemuan dua tokoh politik penting yang dielu-elukan akan menjadi rival koalisi partai pendukung pemerintah tersebut.
Hanura merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah, bersama PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, dan PPP. Hanura yang sempat mengusulkan jalan tengah pada pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) akhirnya mendukung opsi ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara sah nasional.
Jalan tengah yang ditawarkan Hanura yakni ambang batas pencalonan presiden 10 persen kursi di DPR dan 15 persen suara sah nasional. Saat ini, koalisi pendukung pemerintah menguasai 386 (69 persen) kursi di DPR.
Partai Nasdem memiliki 35 kursi (6,3 persen), PKB memiliki 47 kursi (8,4 persen), PDI Pejuangan memiliki 109 kursi (19,5 persen), Partai Golkar sebanyak 91 kursi (16,2 persen), PPP dengan 39 kursi (7 persen), dan Hanura dengan 16 kursi (2,9 persen). Terakhir, PAN yang kerap berseberangan dengan keputusan koalisi dengan 49 kursi (8,7 persen).
Ikuti Whatsapp Channel Republika