REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Setelah sekitar dua bulan beroperasi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, layanan ojek berbasis aplikasi daring dihentikan hari ini. Keputusan ini menyusul gejolak yang timbul akibat kehadiran ojek daring oleh tukang ojek, sopir angkot, dan becak.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, menyetujui permintaan ratusan sopir angkot yang berunjuk rasa di halaman gedung DPRD untuk menutup layanan ojek daring. Setelah berdiskusi sekitar satu jam, dia tak bisa berbuat banyak untuk menyetop keinginan para sopir itu.
"Kami sepakat untuk menghentikan layanan ojek berbasis aplikasi di Kota Tasikmalaya karena belum ada aturan yang resmi mengatur dan menimbulkan gejolak juga di masyarakat," kata dia usai audiensi, Rabu (26/7).
Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Ahmad Suparman, juga memastikan akan menjalankan perintah tersebut. Hanya saja, dia masih menunggu instruksi apakah hanya menghentikan layanan ojek daring saja atau sekaligus menutup kantornya. "Nunggu instruksi dari pimpinan apakah akan terbitkan surat penutupan atau tidak, sebab izin ojek online ini masih gantung belum jelas," ujarnya.
Pihak Dishub sendiri, kata dia, belum pernah didatangi oleh kantor perwakilan ojek daring tersebut di Tasikmalaya. Walau begitu, perusahaan tersebut tengah menempuh prosedur perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Permohonan izin sudah diajukan tapi masih gantung belum jelas karena di pusat juga belum ada kejelasan, tapi kami berpegang bahwa kendaraan roda dua bukan untuk angkutan orang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika