REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia yang menjadi responden survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terindikasi tertarik pada paham radikal.

"Untuk itu perlu dilakukan antisipasi sejak dini agar tidak berlanjut pada terorisme," kata Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Andi Intang Dulung, di Padang, Rabu (26/7). "Hasil ini menguatkan dugaan bahwa generasi muda adalah target penyebaran radikalisme dan kampus rentan menjadi tempat penyebarannya," ujarnya.

Ia menerangkan itu usai menghadiri Dialog Pelibatan Lembaga Dakwah Kampus dan Birokrasi Kampus dalam Pencegahan Terorisme. Lima belas provinsi lokasi survei itu masing-masing Lampung, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara. Kemudian, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Banten, Bali, Kepulauan Riau dan Bengkulu. "Survei juga akan dilakukan di Sumbar usai pelaksanaan dialog dengan mahasiswa," ujarnya.

Andi mengatakan hasil survei itu harus segera ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, karena pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab BNPT. "Semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam upaya menyelamatkan masa depan bangsa ini," ujarnya.

Ia menyebutkan paham radikal adalah langkah awal menuju terorisme karena semua teroris pasti melalui tahap itu. Namun, jika diantisipasi, salah satunya melalui dialog, maka penganut paham radikal bisa dicegah lebih jauh pada terorisme. "Ini yang menjadi salah satu fokus BNPT pada 2017. Menjalin dialog dengan birokrasi kampus dan mahasiswa untuk meredam penyebaran paham radikal," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Prof. Syaifullah mengatakan pencegahan paham radikal dan terorisme adalah upaya untuk menyelamatkan kesatuan NKRI. Ia memastikan hal itu bukan karena desakan apalagi pesanan dari negara luar