REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Perusahaan Bank DKI Pusat, Zulfarshah, mengatakan selama ini bank tersebutlah yang melakukan pembayaran listrik di seluruh sekolah negeri di DKI Jakarta. Pembayaran dilakukan setelah pihaknya mendapatkan data dari masing-masing suku dinas (sudin) pendidikan sekolah mana yang harus dibayar.

"Jadi kita kerja sama, dengan Dinas Pendidikan terkait implementasinya itu di sudin-sudin yang membawahi sekolah-sekolah. Dari sudin itulah kita meminta jadwalnya kalau misalkan BOP dan BOS nya belum turun untuk membayar listrik itu kita talangin," jelas Zulfarshah saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (25/7).

Meski pihaknya selalu memberikan talangan membayar listrik, setiap sudin di masing-masing wilayah tetap harus menyampaikan data sebelum jatuh tempo. Data itu menyangkut listrik sekolah mana saja yang harus dibayarkan oleh Bank DKI.

Dia mengaku tidak mengetahui terkait masalah pemadaman listrik di beberapa sekolah di Jakarta Barat yang terjadi sejak Jumat pekan lalu. Namun, dia menegaskan bahwa Bank DKI masih bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait hal ini. Bank DKI, kata dia, selalu mendukung terkait kelancaran proses pendidikan di DKI Jakarta.

Saat ditanya kenapa Bank DKI belum membayari tagihan listri tersebut, Zulfarshah menjawab bahwa Bank DKI belum menerima data dari sudin. "Kalau kita belum bayar karena memang kita cek tidak ada yang harus kita bayar," kata dia.

Pada intinya, kata Zulfarshah, Bank DKI siap melakukan pembayaran asal menjalankan kesepakatan sesuai perjanjian awal yaitu memberikan data pembayaran yang harus dibayar. "Kalau tidak ada datanya bagaimana saya harus bayar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika