REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi dari Inistitut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyatakan pembangunan terowongan (underpass) dan jalan layang (fly over) di DKI Jakarta tidak efektif mengurangi kemacetan. Kedua hal tersebut bukan solusi yang tepat untuk memperlancar arus lalu lintas.

Ia mengungkapkan sejauh ini di setiap underpass dan jalan layang terbukti tidak berdampak mengurangi kemacetan. "Pembangunan underpass tidak akan efektif dalam memperlancar arus lalu lintas," ujar kepada Republika pada Selasa (25/7). 

Darmaningtyas menambahkan, solusi mengurangi kemacetan ialah dengan memperhatikan angkutan umum. Selain itu, ia menyebutkan, perlu diperbanyak jalur pejalan kaki dan sepeda. 

Sampai saat ini, menurut Darmaningtyas, DKI belum memiliki jalur sepeda, jalur pejalan kaki masih sedikit dan angkutan umum masih terbatas.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang gencar membangun enam proyek infrastruktur jalan raya. Terdiri dari tiga underpass dan tiga jalan layang.

Underpass yang sedang dibangun yakni di Kartini, Kuningan-Mampang, dan Matraman. Jalan layang berada di Bintaro Permai, Cipinang Lontar dan Pancoran. 

Pengamatan di lapangan menunjukkan kemacetan parah di lokasi pembangunan proyek tersebut sehingga membuat Dinas Perhubungan serta Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya (PMJ) melakukan rekayasa lalu lintas. Selain rekayasa lalu lintas, juga muncul wacana dari Dirlantas PMJ untuk menunjuk 'Pak Ogah' alias masyarakat sipil turut membantu pengaturan lalu lintas. 

Terkait hal tersebut, Darmaningtyas menimpali bahwa gagasan tersebut bagus asal 'Pak Ogah' dibayar pemerintah. "Kalau 'Pak Ogah' diberi seragam, dibayar pemerintah, saya setuju sekali sehingga mengurangi beban polisi," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika