REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan enggan berspekulasi terkait hubungan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintah. Meski demikian Daniel tidak memungkiri adanya hubungan yang tidak harmonis. Dia menegaskan, masalah itu kewenangan PAN dengan Presiden Joko Widodo.

"Biar itu menjadi urusan antara presiden dengan PAN. Jadi biarlah presiden dan PAN yang putuskan," tegas Daniel saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (24/7).

Meski demikian, Daniel berharap partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam koalisi tetap solid. Ia menjelaskan, PKB tidak dalam posisi yang mengatur keputusan partai lain, tapi selalu mengajak dan berusaha agar koalisi solid. Pada akhirnya, kata ia, setiap ketum partai koalisi berkomunikasi langsung dengan presiden.

"Ada komunikasi, pemahaman-pemahaman dan kesepakatan antara presiden dengan partai masing-masing," tambahnya.

Sementara PKB sendiri, kata Daniel, masih menjaga hubungan baik dengan pemerintahan dalam berkoalisi, apalagi dengan presiden. Hanya saja, pihaknya belum memastikan apakah PKB akan mendukung Joko Widodo untuk kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Kalau untuk itu (Pilpres) belum, masih," kata anggota Komisi IV DPR RI itu.

Sebelumnya, perpecahan di kubu koalisi pemerintahan makin meruncing. Setelah ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais, meminta agar para kader PAN yang saat ini ada di jajaran pemerintahan untuk mundur.

Bahkan Amien meminta agar PAN menarik semua kadernya tersebut. Bahkan jika kadernya tidak mengindahkannya, Amien Rais mempersilahkan untuk keluar dari PAN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika