REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan menteri dari PAN di Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini diungkapkannya menanggapi permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Asman Abnur mundur dari posisi menteri.
"Yang namanya meminta tetap atau tidak di kabinet, itu tetap kembali pada presiden sendiri," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (25/7).
Menurutnya, pernyataan ayahnya tersebut juga dapat menjadi masukan bagi presiden terhadap PAN dalam koalisi dengan pemerintah. Namun terakhir, presiden yang memiliki penilaian akhir.
Sebab, sejak awal PAN mau bergabung ajakan koalisi untuk memperkuat pemerintah dan mendukung kebijakan yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Sehingga walapun berada di koalisi pemerintah, PAN akan tetap mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.
"Kalau pemerintah punya penilaian tersendiri apakah tetap, atau mungkin berubah tentu kembali kepada hak prerogatif presiden. Kita menghormati ketatanegaraan semacam itu, kita tidak bisa mengintervensi dan kita tidak bisa mendesak-desak," ungkap Hanafi.
Sebelumnya, Amien Rais disebut-sebut meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur untuk meletakkan jabatannya. Tidak hanya itu, bahkan Amien Rais menegaskan agar Asman Abnur keluar dari PAN jika tidak ingin mengundurkan diri. Hal itu disampaikan Amien Rais agar partainya disebut tidak merengek-rengek meminta jatah menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
