REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat membutuhkan perhatian khusus pemerintah. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun menjadikan berbagai proyek pembangunan di Sumatra Barat harus dikawal dengan ketat agar tak terjadi penyelewengan.
Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat menyebutkan bahwa sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, maka baik Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri harus melakukan fasilitasi untuk mendampingi proses pengelolaan anggaran pembangunan. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuswadi menyebutkan, pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) dilatari oleh kekhawatiran pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.
Yuswadi mengaku, ada ketakutan yang dirasakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten bahwa sewaktu-waktu kejaksaan bisa melakukan pemeriksaan dan penahanan bila terjadi penyimpangan. Sejak 2016 lalu tercatat sejumlah proyek strategis di Sumatra Barat dikawal oleh Kejaksaan Tinggi provinsi.
Di antaranya adalah pembangunna dua unit gardu induk PLN di Bukittinggi, tower listrik PLN, dan beberapa unit gedung Universitas Negeri Padang (UNP) yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kallah belum lama ini.
Sementara itu, sejumlah proyek strategis yang akan dikawal untuk tahun 2017 ini seperti penyelesaian asrama haji oleh Kementerian Agama Kanwil Sumatra Barat, proyek irigasi oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR, pembangunan jalan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan penyelesaian gedung di kawasan UNP.
"Rata-rata pendampingannya untuk proyek yang nilainya besar. Kami juga akan melakukan evaluasi mana saja proyek yang memerlukan pendampingan dan pengawalan. Harapannya tak terjadi penyimpangan dan pelanggaran," jelas Yuswadi, Ahad (23/7).
Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan bahwa sejumlah helatan tingkat internasional digelar di kota yang ia pimpin untuk menarik investasi. Aliran modal masuk ke Padang dan kabupaten lain di Sumatra Barat diharapkan bisa menambah rentetan pembangunan yang sedang gencar dibangun.
Terakhir, pertemuan dai dan ulama seluruh Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa digelar di Padang sejak awal pekan ini. Mahyeldi menargetkan Kota Padang bisa menjadi gerbang atau jembatan penghubung antara negara-negara kawasan Samudra Hindia dengan Indonesia untuk menjalin kerja sama.
"Dengan banyaknya event internasional, saya ingin Padang menjadi gerbang Indonesia untuk IORA. The Gateway of IORA. Karena padang merupakan kota terbesar di pesisir barat Sumatra," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika