REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mendukung jajaran kepolisian dan Satuan Tugas Pangan menindak pihak yang diduga melakukan oplosan dan penimbunan beras di Bekasi. Dalam penggerebekan itu diketahui praktik mengoplos beras subsidi dalam kemasan beras premium.
"Langkah ini diharapkan memberi efek jera sehingga tidak ada lagi pihak-pihak spekulan yang berani mempermainkan bahan kebutuhan pokok khususnya beras untuk mengambil keuntungan yang berlebih," ujar Teguh saat dihubungi wartawan pada Sabtu (22/7).
Menurutnya, adanya kebocoran distribusi beras dan dugaan oplosan kini menjadi pertanyaan serius di Komisi VI. Bahwa memang pengawasan proses distribusi beras selama ini masih longgar.
Ia pun menduga hal ini pun menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga kebutuhan pokok jelang hari hari besar.
"Salah satu indikatornya di masa lalu harga kebutuhan pokok selalu berfluktuasi dan melonjak jelang hari-hari raya/tahun baru. Tapi baru lebaran tahun ini harga pokok relatif terkendali, salah satunya karena koordinasi antar kementerian dan satgas pangan mulai berjalan dengan baik," ujar Teguh.
Karenanya, peristiwa ini sekaligus menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum untuk membongkar praktik serupa lainnya yang mungkin sudah berlangsung lama. Ia pun meminta agar penegak hukum dan jajaran pihak terkait terus konsisten menangani persoalan tersebut agar tidak terulang di masa mendatang.
"Kuncinya di komitmen penegakan hukum yang konsisten," ujarnya.
Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan yang meminta polisi tidak segan menindak para pelaku curang tersebut. Hal ini karena perbuatan pengusaha tersebut jelas-jelas merugikan masyarakat dan juga para petani.
"Iya pastikan kebenaran hal itu, bila benar perlu ditindak secara tegas," ujar Daniel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika