REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya koruptor diberikan hukuman yang memberikan efek jera. Ia menilai dengan masih banyaknya pejabat korup, diperlukan perbaikan sistem pemerintahan yang terus menerus.

"Penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Malang, Jawa Timur, Kamis.

"Jadi perbaikan sistem sangat penting. Yang kedua penindakan hukum yang membuat efek jera. Aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang 'nyolong'," ujarnya, Kamis (20/7)

Ia meminta jajarannya agar mampu membedakan antara kebijakan dengan tindakan mengambil uang rakyat. "Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan antara kebijakan dan mengambil uang rakyat memang harus jelas," imbuhnya.

Jika memang berupa kebijakan, kata dia, maka pejabat harus berani mengambil keputusan. Hanya saja, para pejabat pun harus jeli, jangan sampai kebijakan yang diambil bersinggungan dengan ranah pidana. "Karena apapun yang namanya wali kota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika