REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 sudah ditutup. Namun, banyak sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indramayu yang masih kekurangan jumlah siswa untuk menutupi kuota minimal rombongan kelas (rombel) yang mereka miliki.
"Banyak sekolah yang kekurangan jumlah siswa. Tapi ada juga sekolah yang kelebihan siswa hingga harus 'membuang' siswa," kata Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/7).
Supardo menyebutkan, jumlah total SMP negeri di Kabupaten Indramayu ada 90 SMP negeri. Dari jumlah itu, saat ini banyak sekolah yang kuota rombelnya belum terpenuhi. "Misalnya ada sekolah yang punya tiga rombel. Dari jumlah itu, baru dua rombel yang terpenuhi dan satu rombel masih kekurangan siswa," terang Supardo.
Namun, Supardo mengakui, ada juga sekolah yang belum terpenuhi satu rombel pun. Hal itu di antaranya terjadi di SMP Negeri Satu Atap 1 Krangkeng yang baru dapat 13 orang siswa dan SMP Negeri Satu Atap 2 Krangkeng yang hanya memperoleh 6 orang siswa.
Terhadap sekolah yang masih kekurangan siswa, Supardo mengakui belum bisa memberikan keputusan apakah merger atau lainnya. Menurutnya, keputusan itu baru akan dirapatkan dengan pimpinannya.
Sementara itu, tak hanya di Kabupaten Indramayu, kekurangan jumlah siswa di SMP negeri juga terjadi di Kota Cirebon. Pendaftaran siswa baru pun kembali dibuka hingga 24 Juli mendatang.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Adin Immaduddin Nur, menyebutkan, hingga kini masih ada tujuh SMP yang siswanya belum sesuai daya tampungnya. Yakni SMP Negeri 3, SMP Negeri 8, SMP Negeri 11, SMP Negeri 12, SMP Negeri 14, SMP Negeri 15 dan SMP Negeri 18, Kota Cirebon. "(Di tujuh sekolah itu) jumlah kekurangan siswa sebanyak 354 siswa," kata Adin.
Untuk itu, Adin mengatakan, Disdik Kota Cirebon mempersilakan kepada masing-masing sekolah yang masih kekurangan jumlah siswa itu untuk tetap membuka pendaftaran secara offline hingga 24 Juli 2017. Namun, dia meminta agar ketujuh sekolah itu tidak menerima siswa melebihi kuota yang ditentukan.
Adin menambahkan, instansinya pun telah membuat sejumlah prioritas dalam penerimaan siswa baru secara offline tersebut. Yakni, warga Kota Cirebon yang bersekolah di Kota Cirebon, warga Kota Cirebon yang sebelumnya bersekolah di luar kota, warga luar Kota Cirebon tapi sekolah sebelumnya di Kota Cirebon dan warga luar Kota Cirebon yang sekolah sebelumnya juga di luar Kota Cirebon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
