REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (18/7), melakukan pertemuan dengan ulama se-Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Pertemuan ini membahas sejumlah permasalahan mulai dari perekonomian hingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tengah marak diperbincangkan.

Pimpinan Ponpes Miftahul Jihad, Thamrin mengatakan, dalam pertemuan ini Jokowi menanyakan mengenai pandangan para ulama dari Sulselbar terkait dengan Perppu ormas. Thamrin kemudian meminta pada pemerintah agar bisa menjelaskan secara detil mengenai Perppu tersebut kepada masyarakat. Karena saat ini banyak masyarakat yang belum paham dan ketakutan dengan adanya Perppu ormas.

"Kami minta agar Perppyu ini bisa disosialisasikan keapda umat suapa tidak ada yang salah paham, karena ada dari mereka yang protes, bergejolak, mungkin tak paham dengan itu (Perppu ormas)," ujar Thamrin di Istana Negara, Selasa (18/7).

Thamrin menuturkan, sebenarnya tidak ada masalah dengan penerbitan perppu tersebut karena telah menjadi hak pemerintah dalam menerbitkan setiao kebijkan. Jika memang ada kelompok masyarakat yang tidak setuju, mereka tinggal menempuh jalur hukum.

Selain berbincangan mengenai Perppu ormas, Jokowi dan para ulama juga membicarakan mengenai kondisi perekonomian, khususnya untuk para santri dan pondok pesantren. Pondok pesantren di daerah-daerah masih banyak yang kurang memadai khususnya untuk sarana prasarana. Kekurangan ini diharap bisa dibantu oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

" Ini lebih pada kebutuhan pendidikan. Dan alhamdulillah beliau (Jokowi) siap ke daerah kami untuk meninjau kondisi fisik maupun kebutuhan kami di daerah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika