REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perbedaan pendapat dalam sebuah koalisi pemerintahan ada batasnya sesuai hal-hal yang disepakati dalam koalisi itu sendiri. "Dalam koalisi mengritik boleh, bahkan beda pendapat juga boleh, tapi ada batasnya," ujar politikus PKB Abdul Kadir Karding seusai menjadi pembicara dalam diskusi tentang Reforma Agraria yang diselenggarakan DPP PKB, di Jakarta, Senin (17/7).

Batas yang dimaksud Karding adalah hal-hal mendasar yang disepakati Presiden selaku kepala pemerintahan dan partai koalisi. "Kalau sikapnya sama terus tentu tidak mungkin. Tapi perbedaan ada batasnya, yaitu yang dianggap prinsip oleh Presiden dan teman-teman koalisi," kata dia menjelaskan.

Karding mengatakan jika ada partai pendukung pemerintah meminta partai koalisi yang kerap berbeda pendapat untuk mundur maka hal itu sah-sah saja. Namun keputusan tetap ada ditangan Presiden. "Sebaiknya dibicarakan saja di internal koalisi. PKB sesama partai koalisi tidak mau menjustifikasi," kata Karding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika