REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional menyerahkan seluruh keputusan kepada Presiden Joko Widodo terkait keberadaan PAN dalan koalisi partai pendukung pemerintah. Hal ini menyusul sikap berbeda PAN yang dipersoalkan partai politik lain dalam koalisi pemerintah.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto mengatakan partainya belum pernah membahas apakah keluar dari koalisi atau tidak.
"Mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi kalau di internal PAN ada mekanisme, kita bukan orang per orang tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum kita bahas itu mau keluar apa enggak," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (13/7).
Termasuk soal keberadaan menteri dari PAN dalam kabinet kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Lagi pula Yandri mengungkap komitmen PAN dalam koalisi partai pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi, bukan terhadap satu per satu partai dalam koalisi tersebut
"Kalau koalisi dengan pemerintah dengan pak jokowi bukan dengan PDIP, terserah Pak Jokowi, mau keluarkan menteri dari PAN itu hak Pak Jokowi," kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.
Lebih lanjut Yandri mengakui meski tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, namun beberapa sikap PAN berbeda dengan koalisi pendukung pemerintah. Seperti dalam mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta
"Saya bilang PAN program pemerintah yang bagus kita dukung, kurang bagus kita kasih saran, pas Pilkada DKI kemudian pilkada lain tidak bisa jadi ukuran," ujarnya.
Kemudian sikap berbeda juga ditunjukan PAN dalam pembahasan Rancangan Undang undang tentang penyelenggaraan pemilu. Terkait hal ini, Yandri mengungkap sikap fraksi dalam RUU Pemilu berbeda karena tiap-tiap fraksi memikirkan nasibnya masing-masing.
"Jadi alau mau jadi parameter evaluasi PAN keluar koalisi, itu tidak relevan, tapi karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah, santai-santai aja PAN nggak ada beban," ujarnya.
Adapun pernyataan Yandri tersebut menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang meminta penegasan sikap PAN dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sebab Hasto menilai sudah semestinya partai pendukung pemerintah mendukung seluruh garis kebijakan politik pemerintah.
Namun kata Hasto, jika terdapat partai yang menyatakan mendukung tetapi di implementasinya hanya setengah-setengah, maka PDIP menilai pesiden mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi.
"Tetapi PDIP Perjuangan bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong karena ini merupakan kewenangan sepenuhnya daripada bapak presiden untuk melakukan evaluasi. Kecuali PDI Perjuangan diminta pertimbangannya tentu kita baru akan memberikan pertimbangan," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika