REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar tak mudah menuduh tidak pancasilais hanya karena berbeda pendapat atau tidak mendukung seseorang.
"Jangan karena orang salah ngomong dianggap tidak pancasilais, apanya yang tidak pancasilais. Jangan dipakai itu untuk menuduh orang saja, begitu tidak mendukung seseorang tidak Pancasilais," kata JK saat pembukaan Simposium Nasional dengan tema "Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-undang Dasar NRI 1945", di Jakarta, Rabu (12/7).
Ia mengatakan, dirinya pernah menegur Ahok yang mengatakan belum Pancasilais bila tidak ada minoritas yang menjadi Presiden. JK menegaskan, Presiden dipilih secara demokratis sehingga tidak ada hubungannya dengan minoritas maupun mayoritas. Tidak benar bila Presiden dari mayoritas maka belum menerapkan Pancasila.
Begitu pula dengan perekonomian yang berkembang di Indonesia. Sejak dulu sampai saat ini semua mengaku menerapkan Pancasila meskipun langkah-langkah yang dilaksanakan berbeda.
Di zaman Orde Lama, Presiden Soekarno dikenal dengan trisakti. Kemudian di Zaman Orde Baru Presiden Soeharto memilih trilogi pembangunan. Implementasi keduanya berbeda. Di saat krisis moneter, Indonesia juga berubah dalam mengimplementasikan perekonomian.
Saat ini pun, menurut dia, ideologi ada yang juga sudah sangat cair. Bila dahulu Kapitalisme dan Sosilaisme memiliki perbedaan mendasar saat ini sudah tidak lagi.
JK mencontohkan, Cina yang sosialis saat ini justru mengkampanyekan perdagangan bebas yang merupakan ciri kapitalisme. Sementara Amerika Serikat yang merupakan negara dedengkot kapitalisme tengah mengkampanyekan proteksionisme yang merupakan ciri negara sosialis.
Oleh karena itu di wilayah ekonomi, tujuan negara itulah yang hendak dituju, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima Pancasila.
"Jadi kita tidak bicara Pancasila, tapi apa yang keliru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
