REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Direktur Pusat Pengembangan Gender, Anak, dan Keluarga Universitas Andalas (Unand) Padang Jendrius berpendapat keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu pemicu terjadinya tawuran di kalangan remaja.
"Selama ini kalau ada masalah pada remaja maka pendapat yang berkembang adalah mengembalikannya pada keluarga, sebagai sebaik-baik tempat mendidik. Padahal faktanya ada keluarga yang tidak harmonis sehingga anak mencari pelampiasan di luar," kata Jendrius, di Padang, Selasa (11/7).
Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi publik tentang perlindungan anak dengan tema "Refleksi Padang Menuju Kota Layak Anak" menghadirkan pembicara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Muji Susilawati digelar oleh Gugah Nurani Indonesia.
Menurut Jendrius, solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah memperbaiki hubungan di antara anggota keluarga dengan cara membina para orang tua agar bisa memperlakukan anak dengan baik. "Selama ini kan tidak ada pendidikan soal bagaimana membangun keluarga baik berupa kursus atau sekolah, sementara di Malaysia pasangan yang akan menikah selama tiga bulan diberi pemahaman tentang membangun keluarga," kata dia.
Ia mengatakan para calon pengantin harus diberikan pemahaman yang benar bagaimana cara memperlakukan pasangan hingga pengetahuan soal hak anak. "Jika tidak bagaimana filosofi rumah ku surga ku akan terwujud sementara orang tua anak bertengkar sepanjang hari," kata dia.
Ia menyampaikan biasanya pelaku kekerasan adalah juga menjadi korban kekerasan. Pada sisi lain, ia melihat orang tua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis bisa jadi karena mereka tidak diterima lingkungan, yang pada akhirnya menyuruh anak sebagai pengemis.
"Saya pernah menemukan ada ibu yang menyuruh anaknya jadi pengemis, setelah dicari tahu ternyata ia mendapatkan perlakuan yang keras dari lingkungan sehingga terpaksa mengeksploitasi anak," kata dia.
Ke depan, ia mengusulkan agar dibentuk komisi anak yang memiliki posisi tawar untuk mengadvokasi anak serta mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika