Selasa 11 Jul 2017 15:16 WIB

Wapres: Polisi Harus Siap Tangani Konflik Sosial

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Foto: Antara
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, Wapres: Polisi Harus Siap Tangani Konflik Sosial

JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia HM Jusuf Kalla mengatakan, kepolisian harus menjadi garda depan dalam menangani konflik sosial di masyarakat. Sebab, polisi bekerja di tengah masyarakat dan selalu menjadi pihak pertama yang dihubungi ketika terjadi konflik sosial.

Oleh karena itu, polisi harus memiliki kesiapan yang mumpuni sehingga dapat membantu masyarakat meredakan konflik. "Karena apabila ada konflik, pertama kali oramg telepon polisi. Memang juga sering terjadi korban pertamanya polisi. Karena itu anda harus siap menghadapi itu," ujar Jusuf Kalla ketika memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri di Istana Negara Wakil, Selasa (11/7).

Dalam menangani konflik, polisi juga harus peka terhadap hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya konflik tersebut. Menurut Jusuf Kalla, perlu ada kerangka berpikir tersistematis untuk menganalisa konflik sebelum menyelesaikannya.  "Anda harus menganalisa dengan pertanyaan apa yang terjadi? Siapa yang berbuat? Mengapa terjadi? Bagaimana terjadi? Baru kemudian bagaimana mengatasinya, itu selalu menjadi kerangka berpikir yang harus anda mulai pikirkan," kata Jusuf Kalla.

Dalam beberapa waktu terakhir, konflik semakin cepat terjadi karena perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi. Selain itu, polisi juga menjadi sasaran utama dalam aksi radikalisme dan terorisme. Menurut Jusuf Kalla, polisi harus mengelola konflik ini dengan tepat sehingga tidak semakin membesar.

Jusuf Kalla menyontohkan, sejak Indonesia merdeka terdapat 15 konflik besar yang terjadi. Pecahnya konflik tersebut bukan dilatarbelakangi oleh agama, namun karena ada ketidakadilan dalam politik dan kesenjangan ekonomi.

Jusuf Kalla mencontohkan, konflik di Aceh terjadi bukan karena latar belakang agama namun lebih kepada kesenjangan ekonomi. Tak hanya itu, konflik di Poso juga bukan dipicu oleh agama melainkan karena ketidakadilan politik.  "Jadi polisi, anda semua nanti harus memberikan pengertian ke masyarakat. Karena kalau tidak kita cegah dari awal maka akan membesar kemudian," ujar Jusuf Kalla.

Pemerintah mengapresiasi pengabdian polisi yang bekerja dengan penuh risiko untuk bangsa ini. Jusuf Kalla berpesan, dalam bertindak polisi harus berlaku tegas, adil, dan cepat. Di era perkembangan teknologi, polisi memang dituntut untuk bertindak menangani konflik dengan cepat. Jusuf Kalla menegaskan, tindakan cepat tersebut juga harus didasari oleh pemahaman terhadap persoalan yang terjadi sehingga konflik dapat diatasi dengan baik dan bangsa ini tidak terpecah belah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement