REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya menjadi sorotan banyak pihak, tidak terkecuali senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jakarta, Fahira Idris. Wakil Ketua Komite III DPD RI itu mengaku tidak keberatan dengan rencana besar pemerintah itu, hanya saja dia berharap agar tidak berdampak buruk terhadap nasib Jakarta ke depannya.

Salah satu adalah tidak ikut bergesernya pusat bisnis dari Jakarta. Maka dari itu, Fahira meminta agar nasib Jakarta nanti jika benar-benar ibukota dipindahkan juga harus menjadi salah satu bagian dari rencana besar pemindahan ibu kota itu sendiri.

"Hematnya saya dengan kelengkapan infrastrukturnya Jakarta harus tetap menjadi pusat bisnis yang lebih menggeliat dan lebih maju lagi dari sekarang," tegas Fahira, saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (10/7).

Lanjut Fahira, sebuah kegagalan apabila gara-gara ibukota tidak lagi di Jakarta pusat bisnis bergeser. Sehingga, kata dia, harus ada perencanaan yang matang mamastikan Jakarta tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia dan tidak ikut bergeser ke Palangkaraya.

Menurut aktivis perempuan itu, pemindahan ibukota bukan soal tepat atau tidak tepat. Namun bagi Fahira adalah bagaimana semua proses ini berjalan baik. Kemudian apakah rencana pemindahan ibukota dalam waktu dekat ini sudah ada legal formalnya? sudah melewati uji publik? dan proses-proses lainnya sesuai syarat sebelum direalisasikannya sebuah kebijakan pemerintah.

"Pemindahan ibukota itu bukan hanya soal Jakarta atau Palangkaraya, tetapi soal Indonesia. Artinya harus ada mekanisme uji publik yang melibatkan semua elemen bangsa sebelum pemindahan ini direalisasikan," tambahnya.

Fahira menambahkan, banyak soal yang akan menyertai pemindahan ibukota tersebut, salah satunya adalah perihal pembiayaan. Rencana pemerintah melibatkan swasta dalam membangun ibukota baru apakah sudah tepat?.

"Masih banyak hal yang harus dituntaskan sebelum pemerintah ngotot memindahkan ibu kota," tutup Fahira.

Ikuti Whatsapp Channel Republika