REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunggu kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara sebelum membahasnya lebih lanjut.

"Kalau ide memindahkan silakan saja karena praktiknya (di negara lain) sudah ada. Kalau butuh koordinasi kaitan tata ruang dan infrastruktur, kami akan turun," kata Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, dalam temu media di Jakarta, Kamis (6/7).

Ia mengatakan kajian dari Kementerian PPN tersebut nantinya akan memuat mengenai, misalnya, luas tanah yang dibutuhkan, drainase, infrastruktur, perumahan, dan lain-lain. Wahyu juga menyarankan agar lokasi kajian pemindahan Ibu Kota Negara tidak sampai terpublikasi untuk menghindari aksi spekulan tanah.

"Semua akan dikaji, dari sisi lokasi akan dikaitkan dengan kondisi tanah, bandara, pelabuhan. Ini tidak gampang. Kajiannya komprehensif, bukan hanya infrastruktur tapi juga sistem pemerintahan juga dikaji," tutur Wahyu.

Sebelumnya, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro sempat menuturkan bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta pihaknya melakukan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Pada akhir 2017, kata Bambang, Kementerian PPN menargetkan akan merampungkan kajian tersebut untuk kemudian merealisasikan rencana pemindahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara dinilai memang harus dilakukan ke luar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kementerian PPN belum menyebutkan secara spesifik lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga masih enggan mengomentari rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa. "Itu biarlah studinya selesai dahulu dari Bappenas," kata Darmin usai rapat paripurna DPR RI

Ikuti Whatsapp Channel Republika