Kamis 06 Jul 2017 11:27 WIB

Tokoh Lintas Agama Buat Aksi Dukungan Terhadap KPK

Rep: Febrianto Adi/ Red: Indira Rezkisari
Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif.
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh agama mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, (6/7) pagi. Beberapa tokoh yabg hadir antara lain, KH Sholahudin Wahid, Gus Yusron (putra KH Hasyim Muzadi), Agus Susanto, Rynaldi Nababan, Lydia Nababan, Edwin Susanto, Ferdinanwati dan Henky Narto Sabdo.

"Hari ini KPK menerima dari tokoh lintas agama, beliau-beliau akan merencanakan suatu kegiatan tentang judulnya masih akan dipikirkan, tetapi intinya tentag gerakan moral bangsa, agar Indonesia bebas dari korupsi," ujar Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif.

Putra KH. Wahid Hasyim, Gus Sholah merasa prihatin dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang menimpa KPK. Gus Sholah menilai korupsi ini adalah sebuah tuntutan dari reformasi dan menurutnya pembentukan KPK adalah wujud dari upaya itu.

"Tetapi kita lihat korupsi tidak berkurang, yang ditangkap makin banyak tapi korupsi juga makin banyak. Cuma enggak sampai tertangkap. Nah, kami ingin menyatakan dukungan kepada KPK," ujar Gus Sholah.

Agus Susanto mengatakan, rencanannya pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juli, dan bertempat di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tidak hanya tokoh lintas agama, putra putri pendiri bangsa juga akan ikut dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada KPK. "Ada diskusi, mungkin ada pernyataan bersama agar memperbaiki bangsa agar indonesia bebas dari korupsi," ujar Agus.

Gus Sholah menambahkan tidak hanya korupsi, Tokoh-tokoh lintas agama juga melihat adanya gejala perpecahan bangsa. "Kita juga tidak ingin itu terjadi, jadi kita bersama menjaga bangsa ini tetap bersatu dan kita melangkah ke depan. Kita harus ttp optimis kita bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Gus Sholah.

Laode menambahkan, para lintas agama melihat ada ketidakharmonisan di kehidupan berbangsa dan bernegara. "Maraknya korupsi kok serangannya ke lembaga yang memberantas korupsi, bukan koruptornya. Jadi itu yang ingin mereka sampaikan," pungkasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement