REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher berharap penggantinya yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mampu meneruskan program peningkatan pendidikan dengan baik. Terutama program yang sedang berjalan, yaitu alih kelola SMU/SMK ke pemerintah provinsi.
Kebijakan alih kelola tersebut telah berlangsung sejak 1 Januari 2017 dan Pemprov Jabar telah menyatakan kesiapan untuk mengelolanya baik dari segi anggaran maupun infrastruktur.
Untuk itu, Aher meminta, siapa pun penerusnya nanti untuk memprioritaskan program tersebut. "Saya titip lanjutkan dan lebih majukan dunia pendidikan di Jabar ke arah lebih baik lagi," kata Aher usai bersilaturahim dengan para guru dan kepala sekolah SMU, SMK, SLB negeri dan swasta se-wilayah BKPP IV Jabar, di aula SMUN 8 Kota Bandung, Rabu (5/7).
Aher telah memimpin Jawa Barat selama dua periode dari 2008 dan masa jabatannya akan berakhir pada Juni 2018. Menurut dia, APBD Jabar 2018 akan banyak diserap oleh agenda Pilkada untuk 17 daerah, termasuk di provinsi.
Namun, untuk 2019, tidak ada agenda apapun yang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, ia meminta agar penerusnya memanfaatkan momentum tersebut untuk fokus pada pendidikan.
Dia menuturkan layanan pendidikan tidak hanya untuk memberikan banyak kesempatan masuk ke SMU/SMK melalui program pengambilalihan. Program itu harus dibarengi dengan infrastuktur yang lebih baik seperti membangun sekolah-sekolah baru, ruang kelas, laboratorium baru hingga peningkatan sumber daya manusia.
Dengan demikian, selain banyaknya kesempatan masuk ke SMU/ SMK di saat yang sama juga kualitasnya semakin baik. "Siapa pun yang menjadi Gubernurnya nanti harus berpikir dengan keras manfaatkan anggaran tersebut, kan tidak ada momentum Pilkada atau PON jadi bisa fokus ke infrastruktur sekolah dan SDM sehingga bisa semakin maju," kata Aher.
Tidak hanya meningkatkan kualitas sekolah negeri, sekolah swasta pun harus mendapat perhatian khusus dan tidak ada diskriminasi. Ia mengatakan, pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa.
"Swasta juga anak bangsa dua-duanya harus kita majukan kalau kita mengabaikan salah satu sama dengan mengabaikan anak bangsa, tidak boleh diskriminasi, pendidikan adalah hak segala bangsa. Siapa pun warga Jawa Barat berhak mendapatkan pendidikan terbaik," ujar dia.
Karena itu, Pemprov Jabar telah mencanangkan sekolah negeri maupun swasta sebagai penyelenggara pendidikan terbaik. "Sekolah swasta dan negeri akan kita canangkan sebagai penyelenggara pendidikan terbaik di Jabar," kata Aher.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengungkapkan, pascaalih kelola SMU/SMK sampai saat ini, operasional sekolah berjalan lancar, termasuk hak para guru yang setelah menjadi pegawai Pemprov Jabar berhak atas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap bulannya.
"Kami para guru dan pengawas di Jabar mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang selama ini telah memberikan perhatian, baik untuk guru, kepala sekolah, Kasubag tata usaha dan pengawas sudah diterima dengan utuh hak-haknya termasuk TPP yang sebelum alih kelola tidak ada," kata Hadadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika