REPUBLIKA.CO.ID, KOTA MALANG -- Sebuah baliho ucapan Hari Raya Idul Fitri memicu kehebohan di Kota Malang. Kehebohan ini berasal dari nama komunitas 'Red Army' dan lambang bintang yang tertera dalam baliho tersebut.
Nama Red Army atau tentara merah dianggap masyarakat sebagai hal yang berbau komunisme. Sebab tentara merah selama ini identik dengan pasukan militer Cina dan Rusia selaku negara komunisme di dunia ini.
Mengenai nama organisasi itu, Ketua Komunitas Red Army, Peni Suparto mengatakan, organisasi ini merupakan wadah pemberdayaan sejumlah orang yang dipecat oleh DPP PDIP di Malang. Organsasi ini tidak lagi berbicara tentang politik termasuk masalah PDIP.
"Intinya kami kelompok masyarakat yang masih ada benang merahnya dengan PDIP. Kami bukan tentara merah (komunis)," tegas Mantan Walikota Malang ini kepada wartawan saat Konferensi Klarifikasi Baliho di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (5/7).
Peni menerangkan, kemunculan Red Army sebenarnya bermula dari persoalan politik pemilihan wali kota pada 2012. Peni yang juga Ketua PDIP di Kota Malang di masa itu memiliki tugas dalam menjaring para calon wali kota dan wakil walikota Malang. Dalam penjaringan tersebut, ternyata muncul dua calon wali kota, termasuk dari pihaknya.
"Ada dua calon dari PDIP, yang direkomendasikan dan diusung dari bawah," kata dia.
Melihat situasi itu, Peni yakin telah terjadi perpecahan di PDIP Kota Malang. Demokrasi yang tidak sehat di partai tersebut membuatnya mendapatkan surat pemecatan dari pusat.
Tak hanya dia, tapi sekretaris, bendahara dan berlanjut pada delapan anggota lainnya yang dianggap masih setia pada dirinya. Untuk itu, pihaknya pun mulai membentuk sebuah organisasi yang dianggap dapat menjadi wadah bagi orang-orang yang berkualitas tapi terbuang dari PDIP.
Baca juga, Warga Lengserkan Baliho Red Army di Malang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika