REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) menangkal 234 orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) untuk mask ke Indonesia. Sebanyak 143 merupakan DPO kasus terorisme dan 91 di antaranya terkait ISIS.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengatakan dari 91 buronan yang terkait ISIS itu, 83 di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI). "Lainnya warga negara Aljazair satu orang, Kuwait dua orang, Arab Saudi dua orang, Suriah satu orang, dan Turki dua orang," kata Ronny di Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, Rabu (5/7).

Untuk 143 buronan kasus terorisme, Ronny menyebutkan, mereka berasal dari lima negara. Dia memerinci 19 warga negara Algeria, 18 orang WNI, sepuluh warga negara Mesir, sepuluh orang dari Pakistan, dan enam orang dari Irak. 

Ronny menjelaskan DPO terorisme mencakup teroris keseluruhan, seperti dari jaringan di luar ISIS. "DPO terkait ISIS memang dikhususkan," kata dia. 

Ronny menyebutkan Ditjen Imigrasi melakukan penangkalan berdasarkan rekomendasi Polri maupun BNPT. Dia menambahkan Ditjen Imigrasi memaksimalkan upaya dan membantu melalui tugas-tugas pencegahan serta menangkal teroris masuk wilayah Indonesia.

"Kami terus memantau pergerakan DPO tersebut," kata Ronny. 

Ronny mengatakan Imigrasi megecek apakah orang-orang yang masuk DPO itu pernah melintas masuk Indonesia atau tidak. Kalau mereka berada di Indonesia, kemungkinan masuk melalui jalur ilegal. 

"Tapi kalau dia sudah ada, kita akan cek sudah ada enggak perlintasan keluarnya, sudah langsung terdata, sudah langsung terdata setiap kali ada upaya melalui bandara, pasti kita cegah," kata Ronny. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika