REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan, persiapan pemindahan ibukota pemerintahan dan administrasi ke Kalimantan bisa berjalan mulai 2018 mendatang. Sementara itu, kajian atas pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis ini ditargetkan rampung akhir tahun 2017 ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pemindahan ibukota pemerintahan bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Menurutnya, pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi juga dimaksudkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Meski begitu Bambang belum bisa memastikan kapan ibu kota baru di Kalimantan akan benar-benar berperan sebagai pusat pemerintahan dan administrasi negara.

"Kajian ditargetkan selesai 2017, dan persiapan dimulai 2018," ujar Bambang, Rabu (5/7).

Bambang menyebutkan, pemindahan ibukota pemerintahan ini mengacu pada pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ekonomi, dan keuangan seperti halnya Washington DC dan New York di Amerika Serikat (AS). Washington DC berperan sebagai ibukota pemerintahan di AS, sementara New York menjadi pusat bisnis dan ekonomi negara adidaya tersebut.

Tak hanya itu, pemisahan ibukota juga terinspirasi dari Brasilia, Brazil yang menjadi pusat pemerintahan dan Sao Paulo yang berperan sebagai pusat bisnis dan ekonomi di Brazil.

"Jakarta akan tetap jadi pusat ekonomi, bisnis, keuangan sedangkan ibukota baru akan jadi pusat administrasi pemerintahan," ujar Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika