REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pemerintah akan meningkatkan kewaspadaannya terhadap Warga Negara Indonesia yang berencana kembali ke Tanah Air dari Timur Tengah, khususnya Suriah. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, BNPT akan menggandeng pemerintah daerah untuk terlibat dalam memonitor para WNI yang kembali ke Indonesia dari Timur Tengah.
“Kita minta pemerintah daerah untuk terlibat supaya bisa memonitoring lanjut,” kata Suhardi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7).
Suhardi menuturkan, sebelum WNI tersebut kembali ke tanah air, pemerintah Indonesia akan meminta bantuan dari pemerintah Turki untuk memberikan informasi lebih awal terkait kepulangan mereka. Sehingga, dapat dilakukan identifikasi dan pendataan terhadap WNI tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan program deradikalisasi.
“Ya sekarang kita kerjasamakan, kan kita belum punya undang-undangnya, begitu mereka datang, kita minta kepada pemerintah Turki memberikan informasi lebih awal sehingga kita bisa tahu kapan datangnya, kita identifikasi, kita masukan ke Bambu Apus untuk memberikan program deradikalisasi,” kata dia.
Setelah mendapatkan program deradikalisasi, WNI yang kembali dari Timur Tengah tersebut akan diantarkan kembali ke daerah asal masing-masing dengan bantuan dari pemerintah daerahnya. “Kita kan nggak bisa menjamin, cuma satu bulan radikalismenya bisa turun ya. Itu coba akan kita formulasikan,” kata Suhardi.
Isu terorisme ini, kata dia, juga akan dibahas dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Turki nanti. Dia berharap, dalam pertemuan bilateral tersebut akan dibahas terkait deportasi WNI yang akan melintas ke Suriah melalui Turki.
“Dari beberapa agenda pertemuan dengan Presiden Turki nanti juga ada membahas masalah kerja sama di bidang penanggulangan terorisme. Misalnya mungkin soal deportasi dan sebagainya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
