Kamis 29 Jun 2017 12:53 WIB

Pemerintah Diminta Beri Kompensasi Warga yang tak Mudik

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Hazliansyah .
Sejumlah kendaraan pemudik memadati pintu gerbang tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (28/6).
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Sejumlah kendaraan pemudik memadati pintu gerbang tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (28/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap tahun jumlah pemudik selalu meningkat. Setiap tahun pula, pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk meningkatkan kapasitas prasarana maupun sarana penunjang mudik.

Meski begitu, sebanyak apapun fasilitas yang disediakan tetap tidak pernah cukup untuk melayani semua pemudik. Karena itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setidjowarno menilai perlu ada strategi untuk menekan lonjakan jumlah pemudik.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan kompensasi bagi warga yang tak pulang kampung saat musim mudik. "Caranya bisa dengan memberi gratis tol dalam kota Jakarta, gratis menggunakan bus Transjakarta dan KRL Jabodetabek," ujarnya, kepada Republika.co.id, Kamis (29/6).

Dengan cara itu, Djoko mengatakan, kepadatan lalu lintas dapat berkurang. Terutama pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi.

Sebagai gantinya, masyarakat yang tak mudik bisa pulang kampung setelah Idul Fitri atau di hari libur yang lain.

Pemerintah memprediksi pada tahun ini ada lonjakan pemudik yang cukup besar. Jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan umum diperkirakan sebanyak 9,5 juta orang. Sementara pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi sebesar 29 juta orang.  

Secara keseluruhan jumlah itu mengalami peningkatan 19 juta orang dibanding tahun sebelumnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement