REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang lebaran Idul Fitri 1428 H Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tetap menjalankan tugasnya. Kali ini, dia memantau pencairan bansos non tunai Program Keluarga Sejahtera (PKH) di Kabupaten Bojonegoro dan Jombang pada Jumat (23/6).
Khofifah ingin memastikan semua ibu penerima PKH bisa menjalankan lebaran dengan tenang, tanpa terbebani kebutuhan materi. Dia berharap, dana PKH bisa membantu meringankan pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. "Saya mesti pastikan setelah lebaran anak-anak biasanya mulai pendaftaran ulang sekolah," tutur Mensos melalui siaran persnya, Sabtu (24/6).
Dalam kunjungan nya kali ini, Khofifah memantau pencairan bansos di Balai GOR desa Dolokgede Kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro dan di kantor Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dia memastikan dana sebesar Rp 145,84 miliar telah diterima langsung oleh 71.173 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Khofifah memaparkan, dana tersebut terdiri dari Kabupaten Jombang sebanyak 30.680 KPM senilai Rp 57,96 miliar dan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 46.493 KPM senilai Rp 87,88 miliar. "Alhamdulillah saya lihat keceriaan dan kebahagian terpancar dari wajah ibu ibu yang menerima PKH," tutur Khofifah.
Seorang penerina PKH di Kabupaten Bojonegoro, Siti Mukharomah (35) mengaku sangat senang menerima pencairan bansos dari pemerintah tersebut. Siti awalnya tampak gemetar saat diminta memasukkan PIN ke mesin Electronic Data Capture (EDC). Gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya menunjukkan Siti bingung dan ragu. Maklum, ini adalah pertama kalinya bagi Siti menggunakan kartu ATM.
"Takut, sampai keluar keringat dingin. Saya sempat gemetar takut salah," ungkap Siti lugu. Siti memiliki dua orang anak. Anak pertama akan memasuki SMP tahun ini, sedangkan anak kedua berusia satu tahun. Ia mengaku uang bantuan akan digunakan membeli susu dan keperluan anak sekolah.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat memastikan bahwa penerima PKH otomatis menjadi penerima Beras Sejahtera (rastra). Alasannya, di lapangan masih terdapat beberapa peserta PKH yang belum mendapatkan rastra. "Pendamping PKH wajib memastikan KPM yang didampingi menerima rastra, jika belum segera laporkan ke Dinas Sosial setempat. Dari yang hadir, tadi saya cek ada 21 KPM yang belum dapat rastra," papar Harry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika