REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah melakukan pengawasan lebih baik terhadap TKI yang hendak mudik lebaran melalui jalur ilegal. Pengawasan agar tidak ada korban akibat kapal pengangkut TKI yang tidak layak.

Saleh mengatakan pengawasan ini terutama perlu dilakukan di daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Menjelang lebaran seperti ini, Saleh memperkirakan akan banyak mobilitas TKI yang hendak berlebaran di tanah air.

"Pemerintah harus memastikan arus mudik TKI ilegal tidak sampai menelan korban," kata Saleh kepada Republika, Rabu (21/6).

Apalagi, cuaca saat ini sedang tidak menentu. "Kita tidak mau ada korban akibat kapal-kapal pengangkut TKI yang tidak layak seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu," kata dia.

Saleh menyatakan musim mudik lebaran ini semestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan TKI ilegal ke Indonesia. Selain itu, momen ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengurus supaya para TKI yang masih ilegal bisa mendapatkan legalitasnya sebagai pekerja.

Saleh mengusulkan agar pemerintah melakukan jemput bola ke daerah-daerah yang sering dilalui TKI secara ilegal. Jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan perlu diawasi dengan benar.

Jika ada yang ilegal, Saleh melanjutkan, perlu diurus agar menjadi legal atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Di Malaysia saja, menurut dia, jumlah WNI yang bekerja tidak sesuai prosedur jauh lebih banyak dari yang legal. Ia menegaskan harus ada upaya sistematis dan terus-menerus untuk mengurus TKI di luar negeri. Pemerintah tidak boleh membiarkan hal seperti ini berjalan terus-menerus.

"Kalau perlu, pemerintah membuka posko-posko di mana diduga banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. Polanya harus jemput bola," ujar anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika