REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh dan diprediksi pada 2018 akan mencapai angka 5,6 persen. Angka tersebut diperkirakan mampu untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial secara bertahap.
Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencapai angka tersebut? "Strategi agar kita bisa mencapai angka tersebut adalah dengan mendorong pengadaan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga untuk mengurangi pengangguran," ujar Sandiaga Salahuddin Uno.
Hal itu diungkapkan dalam talkshow 'Strategi Pembelajaran Kewiraushawan untuk membentuk Wirausaha Tangguh dan Berdaya Saing' yang diadakan oleh Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY), di ruang sidang gedung Pascasarjana, Rabu (21/6).
Menurut Sandiaga, pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan bukan hanya pemerintah. "Yang harus menciptakan lapangan kerja bukan hanya pemerintah, bukan juga sektor yang berkaitan dengan BUMD dan BUMN, tapi justru adalah dunia usaha,” katanya.
Diungkapkan, 90 persen dari penciptaan lapangan kerja ada pada dunia usaha yaitu sektor swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bahwa dunia usaha atau sektor swasta ini diwakilkan ke Kadin. “Karenanya saya berharap Kadin dapat fokus mengawal dan menciptakan kebijakan yang pro bisnis, terlebih kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Agar UMKM bisa ikut menjadi tulang punggung ekonomi," ujarnya, dalam siaran pers.
Ia melihat saat ini terjadi peningkatan dalam jumlah UMKM yang ada di Indonesia. "Saya sudah ikut aktif dalam pembinaan UMKM selam 15 tahun, dan seperti disampaikan oleh SR Yunastuti Daud (Kadin Indonesia) ada pertumbuhan terhadap jumlah UMKM di sana.”
Akan tetapi, katanya, peningkatan jumlah ini bukanlah prestasi, namun justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada bisnis untuk menyerap tenaga kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi. “UMKM yang saat ini ada kebanyakan bukan by choice atau by design akan tetapi malah by necessity," jelas Sandiaga, yang juga wakil gubernur terpilih DKI Jakarta ini.
Lalu menurut dia, dari jumlah UMKM tersebut, nilai tambah (value added) yang diberikan oleh UMKM hanya di bawah 10 persen. "Ini yang menjadi PR untuk kita agar kita mengangkat UMKM ini sehingga mereka bisa tumbuh, dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan dari menengah menjadi besar,” katanya menegaskan.
Agar UMKM mampu bersaing, ia menekankan ada lima masalah yang harus diperbaiki. Yaitu korupsi, birokrasi pemerintah yang membebani, infastruktur yang belum terbangun, kebijakan yang tidak stabil dan berganti-ganti, serta akses modal yang sulit.
"Hal-hal ini yang harus kita benahi, mudahkan birokrasi, bangun infrastruktur yang memadai, buat kebijakan yang berpihak pada UMKM, dan berikan akses untuk modal, fokus ke sana maka kita akan bisa menaikkan daya saing Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika