REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --w Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar masyarakat tak turut memanas-manasi hubungan DPR dengan KPK. Menurut dia, hubungan antara dua lembaga tersebut saat ini masih dalam tahap wajar.

“Jangan dipanas-panasi jadi panas. Saya kira antar lembaga yang merupakan lembaga-lembaga diangkat oleh masyarakat itu kan representasi rakyat. Enggak boleh saling memanas-manasi, enggak bisa,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6).

Menurut dia, hubungan antara dua lembaga saat ini tak perlu dianggap tengah bermasalah. Sebab, justru akan mengganggu kinerja masing-masing lembaga. Perbedaan yang terjadi, lanjutnya, dapat diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan berdasarkan argumentasi yang benar.

“Perbedaan itu penting karena tidak mungkin seragam. Kita kemudian selesaikan dengan baik dengan rasional. Kita selesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan punya satu argumentasi yang benar,” tambahnya.

Terkait pembentukan posko pengaduan KPK oleh pansus hak angket, Wiranto menilai wajar. Sebab, segala aspirasi rakyat memang diserap oleh DPR yang kemudian diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

“Saya kira kalau aspirasi rakyat diserap DPR itu bisa-bisa saja namanya dewan perwakilan rakyat. Apa yang dipikirkan oleh dewan, apa yang diajukan oleh dewan itu dimulai dari public opinion dan public interest dari harapan publik dan keinginan publik. Jadi kalau DPR tidak menyerap aspirasi rakyat justru salah,” jelas Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika