REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku akan memenuhi tawaran Habib Rizieq Syihab agar ia membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah. Permintaan Habib Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jumat (16/6) lalu.
Yusril mengatakan bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan pemerintah. Dia siap mengajukan formula rekonsiliasi yang dinilainya dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa.
"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insyaallah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik," kata Yusril melalui keterangannya, Ahad (18/6).
Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yusril berkeyakinan para tokoh itu semuanya beriktikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah dinilainya adalah hal wajar dalam kehidupan demokrasi.
Sebaliknya juga, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif, serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
"Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," kata dia.
Yusril mengatakan dia mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh serta aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasus yang dihadapi sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Terhadap permasalahan itu, Yusril mengatakan, pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka.
Untuk itulah, pemerintah dinilai perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar pemrintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.
"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini, harus dicarikan jalan keluarnya," kata Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel Republika