REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Pemerintah Indonesia ikut berperan membantu memediasi dalam penyelesaian konflik dan memanasnya hubungan diplomatik Arab Saudi bersama sekutunya dengan Qatar.
"Saya yakin Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri dapat mengambil peran itu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Ahad (12/6) malam.
Haedar berharap Pemerintah Indonesia bisa bersikap lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif untuk menanggapi isu konflik Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar.
"Kami harapkan bisa proaktif dan ambil inisiatif," ujarnya.
Ia masih memiliki keyakinan Pemerintah Indonesia mampu memulihkan hubungan diplomatik empat negara Arab itu dengan Qatar. Hal ini, menurut Haedar, berkaca dari pengalaman serupa sebelumnya, di mana Presiden Joko Widodo mampu berperan aktif memediasi ketegangan hubungan Arab Saudi dan Iran pada 2016.
"Dulu Pak Jokowi ketika terjadi ketegangan Arab Saudi dengan Iran mengambil peran sangat bagus," ungkapnya.
Menurut Haedar saat ini Indonesia dapat menggunakan posisi strategisnya sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Apalagi argumentasi Indonesia, menurut dia, masih sangat diperhitungkan di kalangan negara-negara anggota OKI.
"Posisi di OKI manfaatkan sebagai sarana politik Presiden Jokowi," ucapnya.
Untuk mendinginkan hubungan diplomatik empat negara Arab dan Qatar, menurut dia, memang membutuhkan peran mediator dari luar. Tanpa segera diselesaikan, ketegangan keduanya dapat menimbulkan bencana bagi negara-negara kawasan Jazirah Arab termasuk juga Indonesia.
"Jangan biarkan Timur Tengah menjadi kancah baru pertarungan geopolitik yang akhirnya menimbulkan bencana kawasan," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
