REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait kebijakan lima hari sekolah yang rencana akan diterapkan Mendiknas pada tahun ajaran depan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tegas menolak kebijakan tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arwani Thomafi kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Mendiknas untuk mengurungkan kebijakan itu. Sebab bagi dia, kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan kita saat ini bukan merubah jam belajar siswa.
"Kami menolak. Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru," tegas Arwani, Ahad (11/6).
Lanjut Arwani, pemerintah harus memastikan semua anak bangsa ini bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Juga pastikan kesejahteraan guru terjamin, pastikan sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai dan lain-lainnya. Bahkan dikatakannya, kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan.
"Juga tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan," ujarnya.
Arwani menilai sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah Diniyyah dan sebagainya sudah berjalan dengan baik.
Kemudian jika kebijakan lima hari sekolah dengan menambah durasi diruang kelas ini diterapkan maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah Diniyyah dan lain-lainnya.
"Madrasah Diniyyah misalnya, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak," ucapnya.
Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI.
Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris. Maka DPP PPP memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika