REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, rakyat bisa menjadi bagian untuk memutus lingkaran 'setan' permasalahan korupsi di Indonesia. Dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyat bisa melakukan koreksi dengan memilih pemimpin di tingkat pusat dan daerah, wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang anti-korupsi.
Hal ini disampaikan Hidayat ketika berbicara dalam Konvensi Anti Korupsi Jilid II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (10/6). Dalam konteks Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Hidayat mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, rakyatlah yang berdaulat.
"Ternyata rakyat bisa menjadi bagian dari mainstream anti-korupsi kalau rakyat menyadari kedaulatan mereka," katanya.
Hidayat memberi contoh pemilihan kepala daerah di Gunung Kidul dan DKI Jakarta. Di Gunung Kidul terpilih pemimpin yang juga tokoh Muhammadiyah yang miskin namun terhormat. Begitu juga di DKI Jakarta, rakyat memenangkan pemimpin yang juga anti-korupsi.
"Padahal dalam kedua pemilihan kepala daerah itu terjadi teroris Pemilu, yaitu money politics, intimidasi, maupun manipulasi. Tapi, rakyat bisa mengalahkan (trilogi terorisme Pemilu) itu," ujarnya.
Dengan fakta seperti itu, Hidayat melanjutkan rakyat ternyata bisa menjadi bagian untuk memotong lingkaran permasalahan korupsi di Indonesia.
"Kalau korupsi itu terkait dengan kekuasaan maka ternyata kekuasaan itu bisa dikoreksi. Rakyat memenangkan pemimpin yang anti-korupsi. Pilkada di Gunung Kidul dan DKI Jakarta sudah membuktikan," katanya lagi.
Karena itu Hidayat mengapresiasi program Pemuda Muhammadiyah dengan madrasah anti-korupsi. Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi.
"Kaedah dalam politik mengatakan anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin anda. Kalau anda anti-korupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia anti-korupsi, maka anda dan rakyat Indonesia tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi. Dan, ternyata rakyat bisa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika