REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketegangan politik antara Qatar dan negara-negara Teluk, semakin menjadi sorotan dan mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak di berbagai negara. Seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dailami Firdaus yang mengaku terkejut dengan berita tersebut.

Dailami mendesak pemerintah Indonesia, secara serius memperhatikan dampak dari konflik tersebut. Salah satunya dengan segera memberikan perlindungan yang diperlukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja ataupun bermukim di Qatar. Sebab hingga kini, jelas dia, sudah tercatat ada sekitar 40 ribu WNI yang berada di Qatar. "Negara harus secepatnya bertindak," kata Dailami melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (8/6).

Anggota DPD RI 2014-2019 yang mewakili Provinsi DKI Jakarta tersebut, juga menyoroti dampak ketegangan politik di Qatar terhadap perjalanan Umrah dari Indonesia. Sebab banyak biro perjalanan Umrah yang menggunakan penerbangan dengan Qatar Airways maupun melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional Doha.

"Berarti akan hanya ada satu akses menuju, ke, dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq," kata Dailami.

Dailami menyerukan pada pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengoordinasi langkah-langkah terpadu untuk memberikan perlindungan pada warga Indonesia maupun dampak krisis pada bidang lainnya. Dia berharap, ketegangan politik bisa diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak.

Menurut Dailami, jika krisis diplomatik terus berlarut-larut, maka tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah. Tapi juga, akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika