REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan ada pembusukan di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK kerap tebang pilih atau melakukan diskriminasi dalam penyidikan kasus korupsi.
Amien mengatakan dia tidak takut disidik oleh lembaga antirasuah itu menyangkut aliran dana yang diduga hasil korupsi alat kesehatan. "Tapi, saya melihat ini KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun makin gawat," kata Amien usai bertemu Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK di di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/6).
Amien mengakui kinerja KPK di mata publik sangat baik. Namun, bagi Amien, KPK melakukan penyelewengan dan diskriminasi dalam memberantas korupsi.
Dia mencontohkan KPK tidak menindaklanjuti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Padahal, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Amien menyebut KPK tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. "Contohnya BLBI enggak berani, reklamasi enggak berani," kata dia.
Sekarang ini, Amien menyatakan, KPK justru lebih sering melakukan operasi tangkap tangan dengan barang bukti 'hanya' Rp 50 juta atau Rp 100 juta.
"Kita enggak boleh hidup dalam kepalsuan. Nah, saya melihat ada kepalsuan dan kebusukan. Ini tesis saya," ujar dia.
Karena itu, kedatangan Amien ke DPR untuk mendukung penguatan Pansus Angket KPK. "Kita buktikan lewat pansus angket yang hampir semua fraksi sudah ikut," kata dia.
Anak Amien, Hanafi Rais, juga bergabung bersama Pansus Angket KPK sebagai perwakilan PAN. Rabu siang, DPR sudah memilih Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua Pansus Hak Angket KPK.
Penunjukan Agun dilakukan dalam rapat yang berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen. Dari 10 fraksi yang ada di DPR RI, hanya delapan fraksi yang mengirimkan perwakilannya.
Delapan fraksi tersebut adalah, Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PAN dan Gerindra. PKS dan Demokrat tidak mengirimkan anggotanya dalam pansus.
Nama Amien disebut dalam persidangan dugaan korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5). Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, Amien menerima enam kali pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 600 juta.
Uang tersebut berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadilah untuk menangani proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
