REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana desa bisa digunakan sebagai stimulus pembangunan desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menegaskan pembangunan desa seyogyanya bersumber dari pendapatan lain yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menteri Eko mengungkapkan, Indonesia telah memiliki banyak BUMDes yang sukses. Ia memberi contoh BUMDes di Desa Ponggok, yang pada tahun 2016 mampu meraih untung Rp 10,3 miliar. Keuntungan tersebut berbanding jauh dari jumlah dana desa yang diterima Desa Ponggok yang berjumlah sekitar Rp 600 juta per tahun.

"BUMDes itu seratus persen milik desa. Uangnya untuk desa dan kebijakan-kebijakan desa. Karena BUMDesnya kaya, sekarang sudah bikin jalan (desa) sendiri. Dia (Desa Ponggok) punya program semua rumah wajib mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi, dibiayai," ujarnya.

Contoh lain lanjutnya, adalah BUMDes di Desa Panggungharjo, Bantul yang awalnya sangat kotor. Kemudian dibentuklah BUMDes melalui bisnis bank sampah. Melalui bank sampah, BUMDes tersebut mampu meraup untung hingga Rp 75 juta per bulan.

"Banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma memang harus diakui bahwa tidak semua Kades dan pengurus BUMDes itu kreatif," ujarnya.

Di sisi lain Menteri Eko mengatakan, dana yang masuk ke desa jumlahnya sangat besar. Tak hanya dana desa yang berjumlah Rp 60 triliun, pembangunan desa juga dibantu oleh 19 kementerian/lembaga yang total anggarannya mencapai Rp 560 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika