REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir membenarkan masyarakat dan warga Muhammadiyah dihadapkan situasi kebangsaan. Bahkan, ia merasa masalah itu juga tengah dihadapi organisasi lain, serta institusi negara sekalipun.
"Yang lain sama, Nahdlatul Ulama, tapi institusi negara pun sama, seperti DPD," kata Haedar di Pengkajian Ramadhan di PP Muhammadiyah di UMJ, Senin (5/6).
Ia mengingatkan, kondisi itu mengirim sinyal tidak cuma Muhammadiyah, institusi negara banyak yang kesulitan untuk memposisikan diri. Polri, kata Haedar, pun mengaku tidak mudah melakukan doktrinasi walau kepada sesama angkatan.
Untuk itu, ia menekankan, Muhammadiyah akan menjaga posisi sesuai karakternya, tapi berharap warganya tetap berada di satu platform yang sama, termasuk isu politik nasional. Haedar berandai-andai, umat Islam mampu membuat fomula untuk bersatu. "Maka itu, peganglah hasil mukmatar di Makassar, kita harus tetap pada kepribadian kita, dan insya Allah Muhammadiyah ada di posisi benar dan tepat," ujar Haedar.
Ia menjelaskan, rekomendasi politik yang mungkin diberikan Muhammadiyah seperti menteri, gubernur, dan presiden harus sebagai tanggung jawab moral dan kebangsaan, bukan konspirasi atau nepotisme. Menurut Haedar, sistem politik juga sedang bertransformasi.
Pasalnya, kata Haedar, ada kasus kecil yang jadi perkara, dan ada kasus besar yang tidak jadi apa-apa. Karenanya, ia berharap penegakan hukum menjunjung keadilan. Terlebih, ada nuansa politisasi hukum yang belakangan semakin kuat. "Tapi insya Allah bisa dihadapi dan Muhammadiyah akan bersikap sebagaimana mestinya, menjaga marwah organisasi tapi peduli kepada kader-kader dan tokoh-tokoh, ini harus jadi etika kita," kata Haedar.
Haedar mengingatkan, walau ada perbedaan cara pandang, warga Muhammadiyah harus tetap saling menghargai dan menjaga tali silaturahim. Ia menegaskan, setiap orang miliki kekurangan dan kelebihan, tapi keutuhan organisasi harus dijaga. "Termasuk perjuangan hukum dan kasus politik Pak Amien (Rais) akan jadi perhatian, dan kita berharap negara semakin menegakkan hukum di atas kebenaran," ujar Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
