REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) DKI Jakarta, Dailami Firdaus, bersama Ketua Komite II Parlindungan Purba mengunjungi Terminal Tipe A di Jakarta, Terminal Pulo Gebang. Mereka mengecek kelayakan bus-bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
Dailami dan Parlindungan Purba mengecek kesiapan unit bus yang akan berangkat. Menurut Dailami ini perlu dilakukan untuk menjamin keamanan sebuah perjalanan. Dailami memeriksa unsur administrasi seperti STNK, SIM, hingga perlengkapan kendaraan, seperti lampu-lampu, rem, kopling, dan ban.
"Karena ketika dijalan maka sepenuhnya kita mengandalkan keselamatan kita kepada pengendara bus dan tiap komponen bus untuk berfungsi sebagaimana mestinya, jika tidak maka akan berpotensi terjadinya kecelakaan di jalan,” ujar Dailami melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (5/6).
Ketua Komite II DPDP Parlindungan Purba juga ingin menerapkan pengecekan unit bis di daerah-daerah agar terwujud kenyamanan dan keselamatan bagi para penumpang. Dia mengatakan, Komite II akan kerjasama dengan kementerian dan dinas di daerah akan melakukan run check terhadap kendaraan-kendaraan transportasi umum untuk menghindari kecelakaan.
Meski sudah diresmikan tahun lalu, namun terminal pulo gebang masih belum populer di masyarakat atau sepi peminat. Dailami Firdaus menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada awak bus terkait penyebab dari kesepian terminal. Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta ini menganggap keadaan itu disebabkan karena adanya terminal bayangan yang beroperasi.
"Solusinya adalah harus ada sinergitas dan komitmen antara pengusaha dan Pemprov DKI," ujar Dailami.
Kemudahan akses masuk, menurut Wakil Rektor II Universitas Islam As-Syafiiyah ini juga perlu ditinjau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia dapat menyediakan angkutan khusus pada saat hari menjelang lonjakan arus mudik. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah dan menarik perhatian masyarakat agar mengunakan terminal Pulo Gebang untuk keberangkatan menuju kampung halaman masing-masing.
Menurut Dailami, berdasarkan pada informasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sejak awal tahun 2017 terminal bayangan tidak diperbolehkan beroperasi dan semua harus melalui Terminal Terpadu Pulo Gebang. Sesuai peraturan menteri perhubungan (Menhub), operasional bus AKAP seharusnya dipusatkan di Terminal Pulo Gebang. Tapi kendalanya stasiun Pulo Gadung, Rawa Mangun, Priuk masih beroperasi sehingga merugikan awak bus AKAP yang taat untuk pindah ke Pulo Gebang.
"Jadi tinggal komitmen secara utuh, good will serta political will antara pemprov dan pengusaha transportasi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika