REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan baru ada 13 daerah yang telah menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada Serentak 2018. Sementara itu, sebanyak 158 daerah lain masih berproses dalam menetapkan NPHD. 

"Yang sudah menyepakati NPHD untuk pembaiayaan Pilkada Serentak 2018 ada 13 daerah. Salah satu daerah yang telah menyepakati NPHD yakni Provinsi Jawa Barat," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/5). 

Selain Jawa Barat, Kabupaten Lombok Barat (NTB) juga diketahui sudah menyepakati NPHD. Dengan begitu, anggaran pilkada untuk 13 daerah secara resmi sudah disahkan. 

Sementara itu, sebanyak 158 daerah lain yang juga melaksanakan Pilkada Serentak 2018 hingga saat ini masih menyelesaikan proses penetapan NPHD. Namun, Arief mengatakan sudah ada 170 daerah yang mengajukan usulan anggaran Pilkada Serentak 2018. "Total seluruh anggaran yang sudah diusulkan yakni Rp 14,3 triliun. Jumlah itu belum disepakati semua, baru diusulkan," tambah Arief. 

Sementara itu, satu daerah, yakni Kota Tegal, belum menyampaikan usulan anggaran. KPU masih menanti pengajuan usulan anggaran itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika