REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat akan meningkatkan pengawasan bagi para pendatang guna mengantisipasi tindakan terorisme di lingkungan Garut.
"Jangan sampai kecolongan lagi dengan perilaku-perilaku mencurigakan di masyarakat yang kos di Kabupaten Garut," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman kepada wartawan di Garut, Senin (29/5).
Ia menjelaskan pengawasan bagi pendatang itu sebagai tindak lanjut dari adanya warga yang mengontrak rumah di Garut dan ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan terduga pelaku peledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta. Menurutnya, warga luar Garut yang sempat tinggal beberapa bulan di Garut itu menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi terhadap perilaku orang yang mencurigakan.
"Itu (terduga teroris) bukan orang Garut, dia singgah atau apalah, Bupati sudah menyampaikan persoalan itu agar tempat kos diperketat, saya setuju dengan hal itu," ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, ia meminta masyarakat terutama Ketua RT dan RW yang bersentuhan dengan masyarakat untuk sigap mendata identitas diri warganya. Ia juga mengimbau masyarakat luar daerah tertib administrasi dengan menunjukan surat pindah dari daerah asalnya ke RT atau RW.
"Sekarang diberlakukan harus ada surat pindah, karena waktu saya dulu mahasiswa pun harus lapor RT/RW, ini jangan sampai longgar, RT/RW bagaimana mengawasi warga kita, termasuk warga yang perilaku aneh-aneh itu," ucapnya.
Selain itu, ia menilai upaya pengawasan pemerintah sebenarnya bukan hanya mengantisipasi aksi terorisme, melainkan antisipasi bentuk kejahatan lainnya seperti peredaran narkoba. Ia menaruh harap masyarakat bekerjasama dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai aksi kejahatan.
"Diawasi oleh kita, kalau memang perilakunya menyimpang, kita bisa lapor, karena sekarang ada TNI dan polisi di setiap desa," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
