REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan wacana penerapan plat kendaraan ganjil genap di jalur mudik tak jadi diterapkan tahun ini. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), penerapan ganjil genap dikhawatirkan tak akan efektif karena waktu sosialisasinya yang mepet.
"Waktu sosialisasi satu bulan sebelum penerapan itu kurang," kata Budi Karya, usai memimpin rapat koordinasi angkutan lebaran di kantornya, Jumat (26/5).
Selain itu, sambung dia, aturan ganjil genap itu seharusnya diterapkan di jalan-jalan tertentu. Sementara, jalur mudik amat luas. Menhub khawatir ada masyarakat yang tidak mendapat sosialisasi tiba-tiba terjebak di jalan yang memberlakukan aturan ganjil genap.
"Ini akan menjadi suatu dilema. Jadi tahun ini kita putuskan untuk tidak (diterapkan) dulu," kata dia.
Wacana ganjil genap sebelumnya pernah dikaji oleh Kementerian Perhubungan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kepadataan kendaraan di jalur mudik. Aturan ganjil genap sendiri hingga saat ini baru diterapkan di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat dan sebagian Jalan Gatot Subroto.