REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulton Fatoni menilai, sikap seorang kiai pasti dikeluarkan dengan memperhatikan denyut nadi masyrakat sekitar. Karena itu, ia menganggap akan kurang elok bila menilai surat edaran kiai Jatim sebagai bentuk intervensi politik.

"Saya pikir itu bentuk kepedulian kiai ikut mewujudkan iklim yang kondusif," kata Sulton kepada Republika.co.id, Rabu (24/5).

Ia meyakini, kiai-kiai pasti memiliki cara sendiri dalam menjaga harmoni di internal mereka.  Di antaranya pasti tahu kapan harus bersama-sama dan perlu bertindak sendiri. Sekalipun ada perbedaan pandangan umum, ia melihat kiai-kiai, terutama Nahdatul Ulama, sangat mudah bersatu.

Namun, ia mengingatkan, keseharian seorang kiai itu tidak berpolitik praktik, tak mengurusi partai apalagi pemilihan kepala daerah. Meski begitu, kiai pasti memahami dunia politik dan pasti memikirkan Pilkada di Jawa Timur sebagai pengabdian memberikan pilihan yang terbaik kepada masyarakat.

"Pasti memikirkan Pilkada di Jawa Tmur sebagai wujud ikut serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat," ujar Sulton.

Sebelumnya. surat yang berisi hasil musyawarah kiai-kiai NU untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jawa Timur membahas Pilkada beredar di publik. Inti hasil musyawarah merupakan keinginan kiai-kiai NU kepada PKB Jawa Timur untuk dilibatkan sebelum memutuskan calon periode 2019/2024.

Baca juga,  Surat Kiai NU untuk Pilkada Jatim Beredar, Ini Bunyinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika