REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak organisasi masyarakat (Ormas) Islam untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kesenjangan. Umat Islam diminta mengejar ketinggalan di segala bidang.
Adanya kegaduhan terkait Pancasila dan NKRI, menurut Muhaimin dapat diambil hikmahnya. Hikmah terbesar dari peristiwa HTI adalah konsitensi untuk membawa umat Islam pada agenda lebih maju.
"Umat Islam Indonesia harus tidak lagi berkutat pada wilayah-wilayah dasar yang sebetulnya sudah selesai. Mari kita melekatkan diri dan membawa umat Islam pada agenda-agenda besar mengejar ketinggalan. Islam yang berkemajuan kayak apa. Ansor harus masuk pada fondasi yang lebih tinggi dari perdebatan dasar," paparnya dalam acara Halaqoh Internasional yang digelar PP Gerakan Pemuda Ansor di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Senin (22/5).
Rumusan Halaqoh tersebut, lanjutnya, mempertegas dasar-dasar referensi agar tidak goyah. Kontribusi Ansor terbsar nantinya berupa kodifikasi atau terbakunya semua fondasi keagamaan dimana Pancasila sudah punya rujukan khazanah yang kuat dan kokoh. "Mari meningkatkan peran ormas-ormas agama Islam dalam menyelesaikan kemiskinan dan kesenjangan," ajaknya.
Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, adanya kelompok-kelompok yang mempertanyakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya karena setelah 19 tahun reformasi timbul masalah terutama cita-cita ideal demokrasi tidak segera terwujud. Sehingga, imbas negatif sistem demokrasi terasa. Antara lain, demokrasi menjadi semakin mahal harga politiknya, sistem demokrasi menghadirkan keadaan tidak menentu tentang keadilan, kesamarataan, dan persaingan liberal semakin dahsyat.
"Lalu muncul kelompok-kelompok yang bermimpi model alternatif. Padahal kalau kita cerna dalam sistem demokrasi itu menuju cita-cita ideal demokrasi yakni kemakmuran dan kesejahteraan. Keberhasilan demokrasi ini luar biasa," ucap Cak Imin.
Hal itu memunculkan adanya kerinduan sistem baru bagi sebagian kelompok. Padahal bagi negara lain, demokrasi membutuhkan proses panjang. Misalnya, Amerika Serikat membutuhkan 200 tahun untuk menjadi negara demokrasi yang matang.
"Pertanyaan mendasar sejauh mana institusionalisasi demokrasi berhasil dan bertahan dengan baik menghadapi kritik ketidaksempurnaan sistem yang kita pilih. Tidak ada pilihan kecuali sistem demokrasi pancasila ini final tapi diikuti jawaban kondusif," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika