REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sudah akan menerima bantuan secara non tunai pada Juli 2017. Pada 2018 mendatang, perluasan jangkauan PKH ditargetkan mencapai 10 juta KPM.
Kendati demikian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan masih ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Beberapa pemerintah daerah kurang siap mengelola PKH. Kepala daerah tidak paham maksud dan tujuan PKH, padahal program ini termasuk program prioritas nasional.
"Dari perjalanan saya ke berbagai daerah, saya menemukan bahwa bukan bupati baru, bukan wali kota baru, tetapi mereka belum mengetahui apa itu PKH dan apa tujuan PKH," kata Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta, Kamis (18/5).
Menurut Khofifah, tidak banyak bupati/wali kota yang memahami tugas dan fungsi infrastruktur sosial di wilayahnya. Ada kepala daerah yang sangat kuat komitmennya karena merasakan pengaruh signifikan PKH pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya, tapi banyak pula yang belum paham. Hal ini salah satunya disebabkan anggarannya tidak ada yang melewati APBD.
Mensos meminta kerja sama dan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Ia berharap ada komitmen kepala daerah untuk menyukseskan program ini, meskipun tidak melewati APBD. Khofifah mengaku, pemegang komando PKH di daerah tingkat 2 kerap tidak ada secara struktural sehingga terkesan tidak jelas siapa yang memegang, padahal dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat amat besar.
Karena itu jika Koordinator PKH tidak dipegang Kepala Dinas Sosial, Khofifah meminta agar tetap dikoordinasikan dengan kepala daerah. Ini penting untuk mempersiapkan perluasan jangkauan 10 juta KPM pada 2018. Khofifah mengatakan program ini sudah diakui signifikan dalam penurunan angka kemiskinan dan gini ratio.
"Ini penyiapan perspektif untuk Januari 2018. Mohon Kepala Dinas Sosial koordinasikan dengan seluruh infrastruktur sosial di daerahnya karena nanti pada 2018 semua sudah terintegrasi antara PKH, BPNT, dan bantuan sosial lain. Kartunya sama. Sepuluh juta penerima PKH juga penerima BPNT," kata Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika