REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kata 'gebuk' terlontar dari mulut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala menjamu pemimpin redaksi dari berbagai media massa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/5). Jokowi menegaskan tak akan segan untuk menggebuk siapa saja kelompok yang tak sejalan dengan konstitusi.
Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan turut menanggapi penggunaan diksi 'gebuk' yang dipilih Jokowi. Anies mengaku teringat penggunaan kata itu pada rentang masa tertentu. "Iya, rasanya pernah dengar memang kata itu," kata Anies dengan sesungging senyum, Jumat (19/5).
Meski tak secara eksplisit menyebutkannya, yang dimaksud yakni ketika Presiden kedua RI Soeharto menggunakan kata yang sama untuk menekan lawan politiknya. Presiden terlama yang pernah memimpin Indonesia itu memang kerap menggunakan kata-kata intimidatif untuk melanggengkan kekuasannya, salah satunya 'gebuk'.
Namun, menurut Anies, yang terpenting adalah penegakan hukum. Segala bentuk penyimpangan terhadap ideologi negara dan konstitusi harus diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum. Artinya, kata dia, sebagai negara hukum Indonesia harus mengedepankan proses hukum dalam setiap penyelesaian masalah.
"Mau namanya apapun, pokoknya kalau ada pelanggaran hukum, maka penegak hukum tugasnya menegakkan hukum, ini kan negara hukum," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan konstitusi harus menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Yang mau menyampaikan aspirasi, silakan saja. Tapi harus dalam koridor hukum yang benar. Kalau tidak sesuai konstitusi, gebuk saja," kata Presiden.
Menurutnya, menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi. Cuma, kata Jokowi, segala aspirasi itu harus disampaikan dengan tetap menaati aturan hukum. Istilah 'gebuk' ini disampaikan Presiden beberapa kali dalam pertemuan tersebut. "Memang saya ngomong gebuk, tulis saja gebuk. Itu yang paling pas," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
