Kamis 18 May 2017 18:14 WIB

Langkah Bersama TPID NTB Kendalikan Inflasi Selama Ramadhan

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Hazliansyah
Pedagang bahan pokok menata dagangannya di Pasar Jatinegara, Jakarta, Selasa (20/1). ( Republika/Prayogi)
Foto: Republika/Prayogi
Pedagang bahan pokok menata dagangannya di Pasar Jatinegara, Jakarta, Selasa (20/1). ( Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi NTB bersiap melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga komoditas jelang bulan suci ramadhan pada akhir Mei ini.

Wakil Ketua TPID Provinsi NTB Prijono mengatakan, gejolak harga komoditas seringkali terjadi menjelang dan selama bulan puasa. Kepala BI Perwakilan NTB itu menekankan pergerakan harga yang tidak stabil dapat berdampak pada terganggunya daya beli masyarakat dan ketidakpastian produsen dalam menentukan harga barang secara wajar.

Selain itu, TPID NTB perlu bekerja secara terintegrasi. Salah satunya untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dalam pembentukan satgas pangan.

"Satgas pangan dalam hal ini bertugas untuk menjaga harga beberapa komoditas pangan sesuai dengan harga acuannya, antara lain gula pasir sebesar Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng sebesar Rp  11.000 per liter, dan daging sapi beku sebesar Rp 80 ribu per kilogram," ujar Prijono saat rapat koordinasi TPID NTB di Kota Mataram, NTB, Kamis (18/5).

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Putu Selly menyatakan, stok harga pangan strategis mencukupi untuk kebutuhan pangan selama enam bulan ke depan.

Menurut Selly, yang perlu diantisipasi adalah mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi //panic buying// sehingga dapat berdampak pada kurangnya stok pangan.

Selly menambahkan, Dinas perdagangan NTB bersama kepolisian dalam beberapa hari terakhir terus memantau ketersedian stok pangan, di mana apabila terdapat indikasi penimbunan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pada 23 Mei, seluruh Dinas Perdagagan di Kab/Kota di NTB secara serentak menyelenggarakan pasar murah untuk persiapan memasuki bulan puasa," ucap Selly.

Di akhir pelaksanaan rapat, seluruh peserta telah menyepakati beberapa langkah strategis untuk mengendalikan inflasi selama bulan puasa.

Antara lain menyelenggarakan pasar murah terintegrasi, pasar murah diselenggarakan secara terintegrasi di seluruh Kab/Kota, bekerjasama dengan berbagai pihak (Swasta, BUMN / BUMD, Baznas, memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan stok komoditas pangan pokok dan pemantuan harga secara berkala di Kab/Kota.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement